Sabtu, 21 Desember 2019

RESUM BUKU







Nama                          : Ika Elisantika
NPM                           : 18.03.3434
Prodi/ smt                   : PAI/3B
Dosen Pengampu      : Prof. Dr.H.Djaswidi Al-Hamdani

A.Identitas Buku
Judul                           :MANAGEMENT PERENCANAAN PENDIDIKAN
Penulis                         :Prof.Dr.H.M Djaswidi Al Hamdani, M.pd
Tahun Terbit                :2018
Penerbit                       :Media Cendikia Publisher
Kota Penerbit              :Bandung
Tebal Halaman            : 140 lembar

BAB 1   KONSEP DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
 1. Pendahuluan
Dalam bidang apapun perencanaan merupakan unsur penting dan strategis sebagai pemandu arah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dihendaki. Pada dasarnya perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung perspektif yang digunakan serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Perencanaan biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang pendidikan perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya aktivitas pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal.  Pentingnya perencanaan yang handal dalam lingkungan pendidikan karena pendidikan diyakini oleh umat manusia sebagai jalan hidup manusia yang baik.
Namun dalam praktek pendidikan unsur perencanaan pendidikan baru atau masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap, sehingga seringkali tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Penyebabnya adalah karena pada perencanaan pendidikan kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif.
2. Pengertian perencanaan pendidikan
Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan strategi metode anggaran dan standar (tolak ukur) keberhasilan sesuatu kegiatan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu aspek yang penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan (making decisions) untuk proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan dalam memecahkan suatu masalah tertentu.
Dalam masalah perencanaan pendidikan, setidaknya berisi dua komponen utama yaitu:
a.       Proses perencanaan ( the planning proces)
b.      Isi perencanaan (the planning content)
3.  Pentingnya perencanaan pendidikan
Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan pendidikan (educational planning) dikalangan para pengambil kebijakan pendidikan amatlah penting. Perencanaan pendidikan seharusnya dipandang sebagai sesuatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya, guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan dapat mendorong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaanna. 
Karena dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuh adanya arah kegiatan sebagian pedoman bagi pelaksana dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkiraan-perkiraan yang akan terjadi semasa pelaksanaan dapat diprediksi sedini mungkin, misal potensi, prospek, hambatan, dan resiko yang mungkin dihadapi. Termasuk penyusunan skala prioritas dan standar untuk melakukan monitoring pengendalian pengawasan, serta evaluasi.
BAB 2 SEJARAH PERENCANAAN PENDIDIKAN
1. Sejarah pendudikan diberbagai negara
Perencanaan dalam arti umum dan tidak dibatasi pada perencanaan pendidikan saja pada dasarnya merupakan suatu proses yang sifatnya alamiah, dan sudah ada sejak zaman dahulu walaupun masih sangat sederhana.
            Sejak didirikan dan dikembangkannya lembaga pendidikan di negeri barat dalam kurun abad 19, pada waktu itu sudah ada semacam perencanaan dalam rangka membangun sekolah dan melatih guru-guru. Tapi perencanaan sebagai suatu konsep rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan secara jelas memilih alternatif yang paling menguntungkan dalam hal menggunakan sumber yang terbatas dengan teknik tertentu dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial ekonomi secara nasional belum ada pada saat itu. Konsep seperti ini baru mulai berkembang sesudah perang dunia kedua. Negara-negara yang baru saja Merdeka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan sekitar tahun 1950 di India dalam Repelita nya perencanaan pendidikan sudah dipadukan dengan perencanaan pembangunan pada umumnya begitu pula yang terjadi tahun 1951 di Ghana.
Proses perencanaan pendidikan yang mulai trend diterapkan di banyak negara, dirasakan adanya kendala khususnya oleh negara-negara yang sedang berkembang yaitu masalah langkanya tenaga perencana dan metode perencanaan.
2. Perkembangan Perencanaan Pendidikan di Indonesia
Sejarah perencanaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang ada di lingkungan departemen yang menangani pendidikan. Dimulai dengan adanya Pelita 1 dan reorganisasi departemen pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1969, maka dapat dijadikan pijakan atau dasar bahwa perencanaan pendidikan di Indonesia secara terkoordinasi dan terarah mulai pada saat itu.
3. Posisi perencanaan dalam sidiknas
Perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan. Dimana perencanaan pendidikan itu dapat memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan sehingga manajemen usaha pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
Mengingat pentingnya posisi perencanaan pendidikan dalam manajemen penyelenggaraan proses pendidikan, maka seorang perencana pendidikan pada semua tataran (struktural, institusional, dan operasional) dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.
BAB 3 MODEL DAN METODE PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.      Model perencanaan pendidikan
a.       Model perencanaan komprehensif
Model ini terutama dipergunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan tujuan yang lebih luas.
b.      Model target setting
Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.
c.       Model coating dan keefektifan biaya
Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisiensi efektivitas dan ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik diantara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi.  Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.
d.      Model PPBS ( Planning,  programming,  budgeting,  system)
Model ini bermakna bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Model ini merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif.
2.      Metode perencanaan pendidikan
Metode-metode yang dikenal dalam perencanaan pendidikan diantaranya
a.  Metode mean-ways and analysis ( analisis mengenai alat-cara-tujuan)
b. Metode input-output analysis
c.  Metode econometric abalysis
d.  Metode cause-effect
e.  Metode Delphi
f.  Metode heuristic
g.  Metode life-cycle analysis
h.  Metode value added analysis
3. Manajemen sistem informasi pendidikan
Dalam konteks perencanaan pendidikan kedudukan manajemen sistem informasi pendidikan amatlah penting. Manajemen sistem informasi pendidikan ini setidaknya harus mencakup pengelolaan informasi tentang siswa, karyawan bangunan program dan finansial.
BAB 4. PENDEKATAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan perencanaan pendidikan suatu negara sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan karenanya adalah wajar jika timbul pendekatan yang berbeda-beda antar beberapa negara dan bahkan dapat juga terjadi perbedaan dalam pendekatan perencanaan antara berbagai periode pembangunan dalam suatu negara
1.      Pendekatan permintaan  (tuntutan)  masyarakat
Pendekatan permintaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan pendekatan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian sosial politik dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Pendekatan permintaan tuntutan masyarakat dalam kurung social demand seperti ini telah dilakukan di Indonesia pada fase " pembangunan lima tahun " kedua yang dimulai tahun anggaran 1974/1975.
Selanjutnya kepada perencanaan pendidikan diminta untuk merencanakan penggunaan dan fasilitas secara optimal dan memobilisasikan dana dan upaya supaya permintaan masyarakat terhadap pendidikan menjadi terpenuhi. Dibanyak negara penyediaan pendidikan dasar baik dalam sekolah maupun di luar sekolah didasarkan kepada pendekatan masyarakat.
2.      Pendekatan ketenagakerjaan
Dalam pendekatan Ketenagakerjaan ini kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Pada tahap permulaan pembangunan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis.
Pendidikan Ketenagakerjaan ini sering dipergunakan oleh negara-negara yang sudah berkembang ataupun negara yang teknologinya sudah maju di mana setiap waktu diperlukan jenis keahlian yang baru.
Negara-negara yang mengarahkan pendekatan ketenagakerjaan mengarahkan kegiatan kegiatan pendidikannya secara teratur kepada usaha untuk memenuhi tuntutan dunia lapangan kerja dalam segala bidang perencanaan pendidikan diminta untuk merencanakan kegiatan usaha pendidikan sedemikian rupa sehingga menjamin setiap individu untuk terjun ke masyarakat dengan sesuatu kemampuan untuk langsung menjadi seorang pekerja yang produktif.
3.      Pendekatan "nilai imbalan"
Pendekatan nilai imbalan atau rate of return approach ini sangat dianjurkan oleh sekelompok ahli ekonomi di negara-negara yang sudah berkembang titik mereka ini tidak setuju terhadap pendekatan tenaga kerja yang didukung oleh sebagai ahli ekonomi lainnya dari aliran neo klasik.
Dalam pendekatan ini di pertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektifitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini bukan hanya biaya keseluruhan tetapi juga biaya suatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil, seperti misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan
BAB 5 HUBUNGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.      Hubungan perencanaan pendidikan dengan demografi
Istilah demografi berasal dari kata demos (pendusuk, rakyat)  dan graphen (tulisan, uraian). Demokrasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mulia dan mempelajari kelompok manusia atau penduduk, dan karenanya disebut juga ilmu kependudukan. Ilmu penduduk membatasi diri pada fakta penduduk itu saja, sesuatu yang sifatnya statis seperti misalnya struktur penduduk atau komposisi penduduk. Yang diungkapkan hanyalah gambaran keadaan penduduk di suatu tempat pada waktu tertentu.
Semua lembaga dan sejumlah ilmu karena sifat pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat harus mempelajari demografi dari sudut kepentingannya masing-masing. Bidang pendidikan menjadikan penduduk sebagai objek pelayanan yang sepanjang waktu mengalami perubahan baik mengenai jumlah, komposisi dan penyebarannya. Bidang pendidikan melayani aspirasi masyarakat pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Untuk itu perlu diketahui aspek dinamis kependudukan, antara lain kecenderungan (trend) yang ada dan diperkirakan perkembangannya di masa yang akan dating. Dengan kata lain terdapat hubungan yang erat sekali antara demografi dan perencanaan pendidikan.
a.       Pencapaian sasaran murid
Sekitar tahun 60-an, perencanaan pendidikan di banyak negara sibuk menghitung dan menentukan sasaran mengenai
·         persentase penduduk yang bersekolah pada tingkat SD SLTP SLTA dan perguruan tinggi
·         Persentase penduduk yang melek huruf
·         Perbandingan murid: guru
·          Perbandingan murid: ruang belajar dan lain sebagainya
b.      Peningkatan mutu pendidikan
Meningkatkan jumlah murid menyebabkan terjadinya penyebaran dana yang besar untuk mengadakan prasarana dan sarana (gedung, alat, buku) pengangkatan guru dan tenaga pembina.
Peningkatan mutu dan peningkatan relevansi sistem pendidikan yang amat lambat menjadikan pendidikan tadi kurang menarik. Hal ini dapat mempengaruhi makin meningkatnya anak putus sekolah (Drop Out) dan menyebabkan ada adanya pemborosan (kurang efisien) dalam pelaksanaan pendidikan yang antara lain disebabkan oleh banyaknya murid yang mengulang tingkat.
c.       Pemerataan kesempatan belajar
Pemerataan kesempatan belajar perlu mendapat perhatian dari perencanaan pendidikan. Kesempatan belajar yang lebih merata antara desa dan kota, antara anak laki-laki dan wanita antarprovinsi. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik merupakan salah satu persyaratan untuk suksesnya usaha pembatasan pertambahan penduduk.
d.      Penambahan pola belajar
Perencanaan pendidikan harus memperhatikan pula potensi pendidikan yang ada diluar pendidikan formal yaitu pendidikan diluar sekolah (non-forma). Perlu juga diperhatikan oleh perencanaan pendidikan tentang gagasan memberikan pendidikan kependudukan kepada masyarakat melalui pendidikan diluar sekolah (non-formal).
e.       Pencapaian tujuan sosial diluar pendidikan
Pengaruh langsung pertambahan penduduk terhadap pendidikan bukanlah yang terpenting, karena pengaruh dinamika kependudukan itu sendiri menembus semua perencanaan sektor ekonomi dan sosial termasuk kesehatan Perumahan, nutrisi pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Urbanisasi mempengaruhi perencanaan alokasi penentuan lokasi sekolah sekolah. Hal ini juga harus menjadi bahan dalam setiap perencanaan.

2.      Hubungan perencanaan pendidikan dengan keadaan sosial.
Setiap kebijakan baru yang dituangkan dalam suatu rencana pendidikan untuk kemudian dilaksanakan pasti mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku kelompoknya. Karena itu para perencana demikian juga mengambil keputusan dan pelaksana pendidikan perlu memperhatikan aspek sosiologi yang berkaitan erat dengan gagasan gagasan pembangunan pendidikan:
a. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
b. Aspirasi masyarakat  terhadap perencanaan pendidikan
3. Hubungan perencanaan pendidikan dengan ekonomi
Dipandang dari segi ekonomi sistem pendidikan suatu negara adalah alat yang penting untuk melestarikan norma dan meningkatkan keterampilan masyarakat secara berkelanjutan dan mempersiapkan masyarakat tadi bagi kebutuhan pembangunan yang sedang berlangsung. Pada waktu yang bersamaan sistem pendidikan adalah produk masyarakat dimana pendidikan tadi beroperasi.
 Setiap usaha peningkatan dalam pembangunan pendidikan terikat kepada kemampuan fiskal yang menunjang nya. Perencanaan pendidikan daya tampung murid perbaikan mutu pada setiap jenjang pendidikan dengan sendirinya memerlukan peningkatan biaya untuk membangun ruang kelas ruang praktek penataan guru pengadaan fasilitas belajar, buku dan lain sebagainya
4.      Hubungan perencanaan pendidikan dengan politik
Keinginan masyarakat (sosial politik) perlu ditimbangkan dalam perencanaan pendidikan. Misalnya dalam negara yang menganut paham demokrasi rakyat mempunyai wakil-wakil yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wakil rakyat ini berasal dari beberapa organisasi yang hidup dalam masyarakat dan selalu memperhatikan Suara Hati rakyat karena itu tidak jarang terjadi bahwa dalam kasus tertentu di bidang pendidikan mereka juga memiliki data dan informasi yang lengkap, bahkan tentang menganalisis nya secara tajam.
5.      Hubungan perencanaan pendidikan dengan nasalah budaya
Dalam setiap sekelompok masyarakat terdapat sejumlah nilai sosial budaya yang sudah ditata secara rapi ada yang sifatnya khusus dan ada pula yang bersifat umum atau nasional. Dalam perkembangan pembangunan kepribadian bangsa aturan atau norma yang positif tetap dipertahankan sedang norma yang kurang menguntungkan secara berangsur ditata kembali Supaya tidak menjadi penghambat pembangunan bangsa secara keseluruhan norma sosial budaya berfungsi mengatur dan mengendalikan tingkah laku individu Dari sekelompok terutama dalam berinteraksi satu dengan yang lain
BAB 6. PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN
Perencanaan apabila ditinjau dari segi waktu dapat dibagi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan bila dilihat dari segi ruang lingkupnya terbagi kepada perencanaan makro Meso dan mikro dan Bila ditinjau dari segi sifatnya dapat dibagi kepada perencanaan strategi dan operasi. Pada intinya perencanaan operasional tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan dalam perencanaan strategi atau dengan kata lain perencanaan operasional hanya melaksanakan perintah perencanaan strategi Ia hanya berusaha agar cita-cita perencanaan strategi bisa tercapai.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat Perencanaan:
a.  Menentukan kebutuhan,
b.  Menentuka. Tujuan /misi/kebijakan
c.  Mencari informasi /data
d.  Melakukan forecasting dan memprogram
e.  Melakukan prioritas
f.  Menspesifikasikan tujuan
g.  Membuat standar performan
h.  Menentukan alat-alat
i.  Membuat alternatif-alternatif pemecahan
j.  Menentukan/ mencari sumber-sumber pendidikan
k.  Menentukan budget
l.  Mengorganisasikan orang-orang
m.  Mengimplementasi/menilai/merevisi/memodifikasi
1. Identifikasi dan analisis masalah perencanaan
a.       Sistem aktivitas pendidikan
Pendidikan terdiri atas sekumpulan aktivitas yang merupakan suatu proses dan membentuk suatu sistem, yaitu sistem aktivitas pendidikan titik sistem aktivitas pendidikan mencakup aktivitas-aktivitas perencanaan kurikulum, perencanaan sumberdaya, Strategi program pembelajaran, programming komunitas sekolah, latihan pelayanan guru dan evaluasi.
b.      Sintem konunikasi pendidikan
Sistem komunikasi pendidikan dapat dibagi kedalam tiga sub sistem yaitu subsistem perpindahan, subsistem informasi, dan subsistemenergi.
c.       Sistem fasilitas pendidikan
Sistem fasilitas pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan fisik yang dapat membantu tercapainya keberhasilan individu Dalam proses pembelajaran titik analisis fasilitas termasuk pada fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan pergerakan penduduk.
d.      Sistem operasional pendidikan
Sistem operasional pendidikan mencakup segala sesuatu yang secara tidak langsung dilihat dengan proses pembelajaran akan tetapi cukup membantu dan mendukung fasilitas pembelajaran diantaranya pelayanan perpustakaan, penyediaan buku buku paket konseling dan bimbingan siswa, pelayanan kesehatan dan lain-lain.
2.Rumusan masalah dan merancang masalah
a.    Rumusan masalah
b.    Merancang rencana
3. Mengevaluasi dan memilih suatu rencana
Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya. Sesuai kebutuhannya, lebih jauh evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Pada sejumlah kasus evaluasi versial dibuat dengan menggunakan uji uji kuantitatif cinta atau pembenarannya didasarkan pada pengalaman untuk menolak memodifikasi, mengkombinasikan, dan menerima hasilnya. Beberapa evaluasi komprehensif dibuat juga sejumlah perubahan muncul yang diakibatkan oleh tindakan yang direncanakan.
4. Mengimplementasikan rencana
             Rencana yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya kemudian dievaluasi, selanjutnya perlu diimplementasikan terlebih dahulu guna mematangkan rencana yang akan digulirkannya. Implementasikan ini hakekatnya adalah ujicoba artinya adalah suatu usaha untuk mencoba konsep tersebut. Karena masih dalam taraf percobaan maka wilayah tempat mencoba itu tidak luas. Mengingat konsep perencanaan itu tidak mesti satu kali dicoba langsung berhasil. Mungkin saja sesudah dua atau tiga kali revisi dan dicoba berulang konsep perencanaan itu berhasil dalam keadaan seperti itu sekolah yang dipakai percobaan akan mengalami gangguan sedikit itulah sebabnya Mengapa tempat implementasi itu tidak boleh luas, 23 sekolah saja sudah dipandang cukup.
5. Memantau pelaksanaan rencana dan umpan balik
Selama implementasi berlangsung para perencana memonitor atau memantau kegiatan dan melakukan evaluasi, baik secara insidental maupun secara berkala. Bila para perencana menemukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep perencanaan segera pelaksana diberitahu agar tepat dengan rencana. Laksana pelaksana yang melakukan penyimpangan karena kurang jelas akan konsep perencanaan segera diberi penjelasan. Begitu pula kalau ada pelaksana yang bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan proses implementasi terutama akan tugas yang ia kerjakan harus diberi petunjuk petunjuk tambahan.


BAB 7 PEMBIAYAAN DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.      Pentingnya perhitungan biaya
Perencanaan selalu menggunakan prinsip mengoptimalkan pemanfaatan sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas, menghindari keborosan keborosan. Di amping itu pemerintah yang menyediakan dana juga ingin menggunakan dan mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas tadi secara efisien dan efektif. Karena itu dalam merencanakan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran perencanaan harus mengadakan analisis atas pembiayaan pendidikan dengan tiga tujuan utama sebagai berikut:
Pertama untuk menemukan Kemungkinan tidak seimbangnya alokasi sumber pendidikan bagi berbagai tingkat dan jenis pendidikan atau tidak seimbang nya alokasi sumber pendidikan bagi berbagai tingkat dan jenis pendidikan atau tidak seimbang alokasi sumber antara daerah yang satu dengan yang lain.
 Kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi kenaikan pengeluaran secara cepat.
Ketiga untuk mendapatkan alat yang dapat dipakai dalam mengadakan perkiraan pembiayaan bagi perencanaan pendidikan yang sedang atau akan disusun. Dengan alat ini diharapkan biaya yang diajukan benar-benar wajar dan tidak melampaui keperluan yang seharusnya. Demikian juga diadakan seleksi atas sejumlah kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran.
Dalam perencanaan rutin pembangunan di beberapa negara yang sedang berkembang sebagian dari komponen biaya sudah ditetapkan, tidak dapat diperkirakan secara bebas. Di Indonesia, gaji pegawai misalnya sering ditetapkan lebih dahulu oleh departemen keuangan.  Sekiranya perkiraan mereka melebihi kebutuhan, tidak akan ada resiko yang besar karena bila yang disediakan tidak habis terpakai, akan menjadi hangus dan menjadi angka pemasukan bagi pendapatan negara.


2.      Ruang lingkup pembiayaan pendidikan
Pembiayaan pendidikan yang dibahas disini dibatasi pada pembiayaan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan contoh Indonesia. Pada umumnya di negara manapun, bagian terbesar dari dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan bersumber pada pemerintah. Anggaran untuk penyelenggaraan rutin pendidikan berasal dari pemerintah dan uang sekolah. Gaji guru dan tunjangan lainnya dibayar oleh pemerintah sedangkan komponen lainnya dari uang sekolah
Rancangan pembiayaan dalam perencanaan rutin dan pembangunan di atur dalam suatu mekanisme yang didasarkan kepada sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran. Pelaksanaan Tahun Anggaran dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.
3.      Perhitungan biaya satuan (unit cost)
Suatu hal yang paling penting bagi perencana pendidikan yang menganalisis pembiayaan pendidikan ialah bahwa dia mengerti dan bekerja dengan konsep biaya satuan. Biaya satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang digunakan oleh setiap murid dalam suatu tahun tertentu baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu atau mungkin saja dalam sekolah tertentu saja.
Angka biaya satuan yang ditetapkan merupakan satu pernyataan dari nilai barang dan jasa pendidikan yang oleh sistem pendidikan atau jenis dan tingkat tertentu dari sistem tadi, dipergunakan bagi setiap siswa rata-rata pertahun sebagai pembiayaan rutin. Biaya satuan yang penting dan banyak digunakan dalam perencanaan pendidikan ialah biaya satuan pengeluaran rutin. Angka biaya satuan ini dipakai untuk menyoroti struktur biaya pada sistem pendidikan dalam berbagai cara;
a. Membandingkan biaya satuan pada berbagai tingkat pendidikan untuk melihat apakah terlalu kecil atau terlalu besar biaya yang dipergunakan oleh siswa pada tingkat tertentu
b. Biaya satuan dalam satu tahun akan memperlihatkan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan dalam biaya pendidikan.
c. Membandingkan biaya satuan antara kota dan desa atau antara sekolah pemerintah dengan sekolah swasta akan dapat membantu untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembinaan pendidikan.
4. Masalah internal dalam pembiayaan
Kegiatan-kegiatan berikut sasaran yang dipersiapkan oleh perencana baru akan berarti setelah diterjemahkan dalam bentuk anggaran. Dalam proses perencanaan pada tahap penganggaran sering muncul masalah masalah yang disebabkan oleh beberapa hal yang sifatnya internal antara lain:
a.       Terbatasnya anggaran yang tersedia
Dalam kenyataannya perencana selalu berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang di mana kebutuhan sedemikian banyaknya dan bervariasi antara 1 jenis pendidikan dengan jenis lainnya atau antara satu dengan daerah lain. Ada kecenderungan seperti ini juga menjadi keinginan masyarakat pada umumnya.
Gambaran seperti di atas terjadi juga di Indonesia. Ada keinginan untuk menuntaskan masalah pendidikan yang dihadapi secara cepat. Akibatnya masing-masing program mengajukan kegiatan, sasaran dan perkiraan biaya demikian tinggi titik penyusunan anggaran program bertitik tolak pada pemikiran logis bahwa kegiatan-kegiatan proyek dalam program yang dikelolanya adalah sangat penting. Pada tingkat sektor juga terjadi hal yang sama yaitu masing-masing mengajukan perkiraan anggaran yang melambung tinggi jauh di atas batas kemampuan pemerintah yang sesungguhnya.
b.      Penyusunan skala prioritas
Pengembangan ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan pembangunan pembangunan sosial budaya pengembangan pendidikan dan pembangunan sektor lainnya tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu maka yang menjadi masalah ialah Bagaimana membagi dana sektor ke dalam program-program. Dan bagaimana membagi dana program ke dalam proyek-proyek dalam program yang bersangkutan.
Dalam kenyataannya tidak mungkin semua tantangan yang dihadapi teratasi secara serentak dan sekali jadi. Dalam keadaan dana terbatas penyusunan skala prioritas sangat diperlukan. Penyusunan skala prioritas di lingkungan pendidikan tidak saja berkisar antara proyek program atau subsektor tapi juga perlu memperhitungkan Strategi Pembangunan pendidikan daerah secara terpadu. Hal ini tidak mudah karena biasanya terdapat tekanan-tekanan yang datang dari daerah melalui berbagai saluran lainnya akan menjadi lebih rumit jika terdapat perbedaan pendapat dalam hal kegiatan dan sasaran yang diprioritaskan.
c.       Biaya satuan yang berubah
Perencanaan pendidikan seperti juga perencanaan sektor lainnya disusun pada tahun untuk dilaksanakan pada plus ini berarti bahwa perencanaan tidak mengetahui secara pasti keadaan harga pada saat kegiatan proyek dilakukan beberapa bulan kemudian. Dengan kata lain biaya satuan yang dipergunakan ketika menyusun perencanaan adalah harga pasaran pada saat itu ditambah dengan perkiraan inflasi yang akan terjadi.
d.      Pengalokasian anggaran
Bagaimana agar pengalokasian anggaran atau pembiayaan pendidikan setiap tahun dilaksanakan secara adil dan merata. Memang mengalokasikan anggaran yang sudah ditetapkan bukanlah sekedar membagi bagi dana tapi harus didasarkan pada suatu kriteria yang telah disetujui titik Bagaimana mendistribusikan dan subsektor kepada masing-masing program dana program kepada proyek-proyek atau kegiatan.
Bagaimana mengalokasikan dana secara benar kepada provinsi-provinsi. Bagaimana mengalokasikan Nya kepada pendidik tingkat dasar pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi titik Beberapa kriteria umum yang digunakan oleh banyak negara adalah Jumlah siswa jumlah guru ruang kelas atau ruang belajar.








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Formulir

Memuat…