Nama
: Ika Elisantika
NPM
: 18.03.3434
Prodi/
smt : PAI/3B
Dosen
Pengampu : Prof. Dr.H.Djaswidi
Al-Hamdani
A.Identitas
Buku
Judul :MANAGEMENT
PERENCANAAN PENDIDIKAN
Penulis :Prof.Dr.H.M
Djaswidi Al Hamdani, M.pd
Tahun Terbit :2018
Penerbit :Media
Cendikia Publisher
Kota Penerbit :Bandung
Tebal Halaman :
140 lembar
BAB
1 KONSEP DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
1. Pendahuluan
Dalam bidang apapun perencanaan merupakan unsur
penting dan strategis sebagai pemandu arah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan atau sasaran yang dihendaki. Pada dasarnya perencanaan didefinisikan
dalam berbagai macam ragam tergantung perspektif yang digunakan serta latar
belakang yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Perencanaan
biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara
sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang
pendidikan perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas
terlaksananya aktivitas pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan
jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Pentingnya perencanaan yang handal dalam
lingkungan pendidikan karena pendidikan diyakini oleh umat manusia sebagai
jalan hidup manusia yang baik.
Namun
dalam praktek pendidikan unsur perencanaan pendidikan baru atau masih lebih
banyak dijadikan faktor pelengkap, sehingga seringkali tujuan yang telah
ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Penyebabnya adalah karena pada
perencanaan pendidikan kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam
konteks yang lebih komprehensif.
2.
Pengertian perencanaan pendidikan
Perencanaan
adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan strategi metode anggaran dan
standar (tolak ukur) keberhasilan sesuatu kegiatan. Pengertian tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan
yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif
tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi kemudian memilih
strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah
satu aspek yang penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan (making decisions) untuk proses pengembangan dan penyeleksian
sekumpulan kegiatan dalam memecahkan suatu masalah tertentu.
Dalam
masalah perencanaan pendidikan, setidaknya berisi dua komponen utama yaitu:
a. Proses perencanaan ( the planning proces)
b. Isi perencanaan (the planning content)
3. Pentingnya perencanaan pendidikan
Mengembangkan
kesadaran tentang pentingnya perencanaan pendidikan (educational planning) dikalangan
para pengambil kebijakan pendidikan amatlah penting. Perencanaan pendidikan seharusnya dipandang sebagai
sesuatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih
berdaya, guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan dapat
mendorong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis tepat
waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam
pelaksanaanna.
Karena dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuh
adanya arah kegiatan sebagian pedoman bagi pelaksana dalam menggapai tujuan
yang telah ditetapkan. Perkiraan-perkiraan yang akan terjadi semasa pelaksanaan
dapat diprediksi sedini mungkin, misal potensi, prospek, hambatan, dan resiko
yang mungkin dihadapi. Termasuk penyusunan skala prioritas dan standar untuk
melakukan monitoring pengendalian pengawasan, serta evaluasi.
BAB 2
SEJARAH PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.
Sejarah pendudikan diberbagai negara
Perencanaan
dalam arti umum dan tidak dibatasi pada perencanaan pendidikan saja pada
dasarnya merupakan suatu proses yang sifatnya alamiah, dan sudah ada sejak zaman dahulu walaupun masih
sangat sederhana.
Sejak didirikan dan dikembangkannya
lembaga pendidikan di negeri barat dalam kurun abad 19, pada waktu itu sudah
ada semacam perencanaan dalam rangka membangun sekolah dan melatih guru-guru. Tapi
perencanaan sebagai suatu konsep rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk
menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan secara jelas memilih alternatif
yang paling menguntungkan dalam hal menggunakan sumber yang terbatas dengan
teknik tertentu dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan
pembangunan sosial ekonomi secara nasional belum ada pada saat itu. Konsep
seperti ini baru mulai berkembang sesudah perang dunia kedua. Negara-negara
yang baru saja Merdeka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan
sekitar tahun 1950 di India dalam Repelita nya perencanaan pendidikan sudah
dipadukan dengan perencanaan pembangunan pada umumnya begitu pula yang terjadi
tahun 1951 di Ghana.
Proses perencanaan pendidikan yang mulai trend
diterapkan di banyak negara, dirasakan adanya kendala khususnya oleh
negara-negara yang sedang berkembang yaitu masalah langkanya tenaga perencana
dan metode perencanaan.
2.
Perkembangan Perencanaan Pendidikan di Indonesia
Sejarah perencanaan pendidikan di Indonesia tidak
terlepas dari tugas dan fungsi yang ada di lingkungan departemen yang menangani
pendidikan. Dimulai dengan adanya Pelita 1 dan reorganisasi departemen
pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1969, maka dapat dijadikan pijakan atau
dasar bahwa perencanaan pendidikan di Indonesia secara terkoordinasi dan
terarah mulai pada saat itu.
3.
Posisi perencanaan dalam sidiknas
Perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat
strategis dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan. Dimana
perencanaan pendidikan itu dapat memberikan kejelasan arah dalam usaha proses
penyelenggaraan pendidikan sehingga manajemen usaha pendidikan dapat
dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
Mengingat pentingnya posisi perencanaan pendidikan
dalam manajemen penyelenggaraan proses pendidikan, maka seorang perencana
pendidikan pada semua tataran (struktural, institusional, dan operasional)
dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas menyusun sebuah
rancangan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan
selanjutnya.
BAB 3
MODEL DAN METODE PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.
Model perencanaan pendidikan
a. Model perencanaan komprehensif
Model ini terutama dipergunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan
dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai
suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah
tujuan tujuan yang lebih luas.
b. Model target setting
Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun
memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.
c. Model coating dan keefektifan biaya
Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam
kriteria efisiensi efektivitas dan ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui
proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik
diantara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang
dihadapi. Penggunaan model ini dalam
pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas
dari masalah pembiayaan dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama
proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan
benefit tertentu.
d. Model PPBS ( Planning, programming,
budgeting, system)
Model ini bermakna bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran
dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Model
ini merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang
lebih efektif.
2.
Metode perencanaan pendidikan
Metode-metode yang dikenal dalam perencanaan
pendidikan diantaranya
a. Metode
mean-ways and analysis ( analisis mengenai alat-cara-tujuan)
b. Metode input-output analysis
c. Metode
econometric abalysis
d. Metode
cause-effect
e. Metode
Delphi
f. Metode
heuristic
g. Metode
life-cycle analysis
h. Metode
value added analysis
3. Manajemen
sistem informasi pendidikan
Dalam konteks perencanaan pendidikan kedudukan
manajemen sistem informasi pendidikan amatlah penting. Manajemen sistem
informasi pendidikan ini setidaknya harus mencakup pengelolaan informasi
tentang siswa, karyawan bangunan program dan finansial.
BAB 4.
PENDEKATAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan
perencanaan pendidikan suatu negara sangat bergantung kepada kebijakan
pemerintah yang sedang dilaksanakan karenanya adalah wajar jika timbul
pendekatan yang berbeda-beda antar beberapa negara dan bahkan dapat juga
terjadi perbedaan dalam pendekatan perencanaan antara berbagai periode
pembangunan dalam suatu negara
1.
Pendekatan permintaan (tuntutan)
masyarakat
Pendekatan permintaan masyarakat adalah suatu
pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan pendekatan
ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh
individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi
perekonomian sosial politik dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Pendekatan
permintaan tuntutan masyarakat dalam kurung social demand seperti ini telah
dilakukan di Indonesia pada fase " pembangunan lima tahun " kedua
yang dimulai tahun anggaran 1974/1975.
Selanjutnya kepada perencanaan pendidikan diminta
untuk merencanakan penggunaan dan fasilitas secara optimal dan memobilisasikan
dana dan upaya supaya permintaan masyarakat terhadap pendidikan menjadi
terpenuhi. Dibanyak negara penyediaan pendidikan dasar baik dalam sekolah
maupun di luar sekolah didasarkan kepada pendekatan masyarakat.
2.
Pendekatan ketenagakerjaan
Dalam pendekatan Ketenagakerjaan ini
kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan
nasional akan tenaga kerja. Pada tahap permulaan pembangunan tentu saja
memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis.
Pendidikan Ketenagakerjaan ini sering dipergunakan
oleh negara-negara yang sudah berkembang ataupun negara yang teknologinya sudah
maju di mana setiap waktu diperlukan jenis keahlian yang baru.
Negara-negara yang mengarahkan pendekatan ketenagakerjaan
mengarahkan kegiatan kegiatan pendidikannya secara teratur kepada usaha untuk
memenuhi tuntutan dunia lapangan kerja dalam segala bidang perencanaan
pendidikan diminta untuk merencanakan kegiatan usaha pendidikan sedemikian rupa
sehingga menjamin setiap individu untuk terjun ke masyarakat dengan sesuatu
kemampuan untuk langsung menjadi seorang pekerja yang produktif.
3.
Pendekatan "nilai imbalan"
Pendekatan nilai imbalan atau rate of return approach
ini sangat dianjurkan oleh sekelompok ahli ekonomi di negara-negara yang sudah
berkembang titik mereka ini tidak setuju terhadap pendekatan tenaga kerja yang
didukung oleh sebagai ahli ekonomi lainnya dari aliran neo klasik.
Dalam pendekatan ini di pertimbangkan penentuan
besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau
efektifitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini bukan hanya biaya keseluruhan
tetapi juga biaya suatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan
nilai hasil, seperti misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas
dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan
BAB 5
HUBUNGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
1. Hubungan
perencanaan pendidikan dengan demografi
Istilah demografi berasal dari kata demos
(pendusuk, rakyat) dan graphen (tulisan,
uraian). Demokrasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mulia dan mempelajari
kelompok manusia atau penduduk, dan karenanya disebut juga ilmu kependudukan. Ilmu
penduduk membatasi diri pada fakta penduduk itu saja, sesuatu yang sifatnya
statis seperti misalnya struktur penduduk atau komposisi penduduk. Yang
diungkapkan hanyalah gambaran keadaan penduduk di suatu tempat pada waktu
tertentu.
Semua lembaga dan sejumlah ilmu karena sifat
pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat harus mempelajari demografi dari
sudut kepentingannya masing-masing. Bidang pendidikan menjadikan penduduk
sebagai objek pelayanan yang sepanjang waktu mengalami perubahan baik mengenai jumlah,
komposisi dan penyebarannya. Bidang pendidikan melayani aspirasi masyarakat
pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Untuk itu perlu diketahui aspek
dinamis kependudukan, antara lain kecenderungan (trend) yang ada dan
diperkirakan perkembangannya di masa yang akan dating. Dengan kata lain
terdapat hubungan yang erat sekali antara demografi dan perencanaan pendidikan.
a. Pencapaian sasaran murid
Sekitar tahun 60-an, perencanaan pendidikan di
banyak negara sibuk menghitung dan menentukan sasaran mengenai
·
persentase
penduduk yang bersekolah pada tingkat SD SLTP SLTA dan perguruan tinggi
·
Persentase
penduduk yang melek huruf
·
Perbandingan
murid: guru
·
Perbandingan murid: ruang belajar dan lain
sebagainya
b. Peningkatan mutu pendidikan
Meningkatkan jumlah murid menyebabkan terjadinya
penyebaran dana yang besar untuk mengadakan prasarana dan sarana (gedung, alat,
buku) pengangkatan guru dan tenaga pembina.
Peningkatan mutu dan peningkatan relevansi sistem
pendidikan yang amat lambat menjadikan pendidikan tadi kurang menarik. Hal ini
dapat mempengaruhi makin meningkatnya anak putus sekolah (Drop Out) dan
menyebabkan ada adanya pemborosan (kurang efisien) dalam pelaksanaan pendidikan
yang antara lain disebabkan oleh banyaknya murid yang mengulang tingkat.
c. Pemerataan kesempatan belajar
Pemerataan kesempatan belajar perlu mendapat
perhatian dari perencanaan pendidikan. Kesempatan belajar yang lebih merata
antara desa dan kota, antara anak laki-laki dan wanita antarprovinsi.
Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik
merupakan salah satu persyaratan untuk suksesnya usaha pembatasan pertambahan
penduduk.
d. Penambahan pola belajar
Perencanaan pendidikan harus memperhatikan pula
potensi pendidikan yang ada diluar pendidikan formal yaitu pendidikan diluar
sekolah (non-forma). Perlu juga diperhatikan oleh perencanaan pendidikan
tentang gagasan memberikan pendidikan kependudukan kepada masyarakat melalui
pendidikan diluar sekolah (non-formal).
e.
Pencapaian
tujuan sosial diluar pendidikan
Pengaruh langsung pertambahan penduduk terhadap
pendidikan bukanlah yang terpenting, karena pengaruh dinamika kependudukan itu
sendiri menembus semua perencanaan sektor ekonomi dan sosial termasuk kesehatan
Perumahan, nutrisi pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Urbanisasi
mempengaruhi perencanaan alokasi penentuan lokasi sekolah sekolah. Hal ini juga
harus menjadi bahan dalam setiap perencanaan.
2.
Hubungan perencanaan pendidikan dengan keadaan
sosial.
Setiap
kebijakan baru yang dituangkan dalam suatu rencana pendidikan untuk kemudian
dilaksanakan pasti mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku kelompoknya.
Karena itu para perencana demikian juga mengambil keputusan dan pelaksana
pendidikan perlu memperhatikan aspek sosiologi yang berkaitan erat dengan
gagasan gagasan pembangunan pendidikan:
a. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
b. Aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pendidikan
3. Hubungan perencanaan pendidikan dengan ekonomi
Dipandang
dari segi ekonomi sistem pendidikan suatu negara adalah alat yang penting untuk
melestarikan norma dan meningkatkan keterampilan masyarakat secara
berkelanjutan dan mempersiapkan masyarakat tadi bagi kebutuhan pembangunan yang
sedang berlangsung. Pada waktu yang bersamaan sistem pendidikan adalah produk
masyarakat dimana pendidikan tadi beroperasi.
Setiap usaha peningkatan dalam pembangunan
pendidikan terikat kepada kemampuan fiskal yang menunjang nya. Perencanaan
pendidikan daya tampung murid perbaikan mutu pada setiap jenjang pendidikan
dengan sendirinya memerlukan peningkatan biaya untuk membangun ruang kelas
ruang praktek penataan guru pengadaan fasilitas belajar, buku dan lain
sebagainya
4.
Hubungan perencanaan pendidikan dengan politik
Keinginan masyarakat (sosial politik) perlu
ditimbangkan dalam perencanaan pendidikan. Misalnya dalam negara yang menganut
paham demokrasi rakyat mempunyai wakil-wakil yang duduk dalam Dewan Perwakilan
Rakyat atau DPR. Wakil rakyat ini berasal dari beberapa organisasi yang hidup
dalam masyarakat dan selalu memperhatikan Suara Hati rakyat karena itu tidak
jarang terjadi bahwa dalam kasus tertentu di bidang pendidikan mereka juga
memiliki data dan informasi yang lengkap, bahkan tentang menganalisis nya
secara tajam.
5. Hubungan perencanaan pendidikan dengan nasalah
budaya
Dalam
setiap sekelompok masyarakat terdapat sejumlah nilai sosial budaya yang sudah
ditata secara rapi ada yang sifatnya khusus dan ada pula yang bersifat umum
atau nasional. Dalam perkembangan pembangunan kepribadian bangsa aturan atau
norma yang positif tetap dipertahankan sedang norma yang kurang menguntungkan
secara berangsur ditata kembali Supaya tidak menjadi penghambat pembangunan
bangsa secara keseluruhan norma sosial budaya berfungsi mengatur dan
mengendalikan tingkah laku individu Dari sekelompok terutama dalam berinteraksi
satu dengan yang lain
BAB 6.
PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN
Perencanaan
apabila ditinjau dari segi waktu dapat dibagi kepada perencanaan jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek, dan bila dilihat dari segi ruang lingkupnya
terbagi kepada perencanaan makro Meso dan mikro dan Bila ditinjau dari segi
sifatnya dapat dibagi kepada perencanaan strategi dan operasi. Pada intinya
perencanaan operasional tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah
digariskan dalam perencanaan strategi atau dengan kata lain perencanaan
operasional hanya melaksanakan perintah perencanaan strategi Ia hanya berusaha
agar cita-cita perencanaan strategi bisa tercapai.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat Perencanaan:
a.
Menentukan kebutuhan,
b.
Menentuka. Tujuan /misi/kebijakan
c. Mencari
informasi /data
d. Melakukan
forecasting dan memprogram
e. Melakukan
prioritas
f.
Menspesifikasikan tujuan
g. Membuat
standar performan
h.
Menentukan alat-alat
i. Membuat
alternatif-alternatif pemecahan
j.
Menentukan/ mencari sumber-sumber pendidikan
k.
Menentukan budget
l.
Mengorganisasikan orang-orang
m.
Mengimplementasi/menilai/merevisi/memodifikasi
1. Identifikasi
dan analisis masalah perencanaan
a. Sistem aktivitas pendidikan
Pendidikan terdiri atas sekumpulan aktivitas yang merupakan suatu proses
dan membentuk suatu sistem, yaitu sistem aktivitas pendidikan titik sistem
aktivitas pendidikan mencakup aktivitas-aktivitas perencanaan kurikulum,
perencanaan sumberdaya, Strategi program pembelajaran, programming komunitas
sekolah, latihan pelayanan guru dan evaluasi.
b. Sintem konunikasi pendidikan
Sistem komunikasi pendidikan dapat dibagi kedalam tiga sub sistem yaitu
subsistem perpindahan, subsistem informasi, dan subsistemenergi.
c. Sistem fasilitas pendidikan
Sistem fasilitas pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan fisik
yang dapat membantu tercapainya keberhasilan individu Dalam proses pembelajaran
titik analisis fasilitas termasuk pada fasilitas pendidikan yang disesuaikan
dengan pergerakan penduduk.
d. Sistem operasional pendidikan
Sistem
operasional pendidikan mencakup segala sesuatu yang secara tidak langsung
dilihat dengan proses pembelajaran akan tetapi cukup membantu dan mendukung
fasilitas pembelajaran diantaranya pelayanan perpustakaan, penyediaan buku buku
paket konseling dan bimbingan siswa, pelayanan kesehatan dan lain-lain.
2.Rumusan
masalah dan merancang masalah
a.
Rumusan
masalah
b.
Merancang rencana
3.
Mengevaluasi dan memilih suatu rencana
Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya
perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya. Sesuai kebutuhannya, lebih
jauh evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Pada sejumlah
kasus evaluasi versial dibuat dengan menggunakan uji uji kuantitatif cinta atau
pembenarannya didasarkan pada pengalaman untuk menolak memodifikasi,
mengkombinasikan, dan menerima hasilnya. Beberapa evaluasi komprehensif dibuat
juga sejumlah perubahan muncul yang diakibatkan oleh tindakan yang
direncanakan.
4. Mengimplementasikan
rencana
Rencana yang sudah melalui tahapan-tahapan
sebelumnya kemudian dievaluasi, selanjutnya perlu diimplementasikan terlebih
dahulu guna mematangkan rencana yang akan digulirkannya. Implementasikan ini
hakekatnya adalah ujicoba artinya adalah suatu usaha untuk mencoba konsep
tersebut. Karena masih dalam taraf percobaan maka wilayah tempat mencoba itu
tidak luas. Mengingat konsep perencanaan itu tidak mesti satu kali dicoba langsung
berhasil. Mungkin saja sesudah dua atau tiga kali revisi dan dicoba berulang
konsep perencanaan itu berhasil dalam keadaan seperti itu sekolah yang dipakai
percobaan akan mengalami gangguan sedikit itulah sebabnya Mengapa tempat
implementasi itu tidak boleh luas, 23 sekolah saja sudah dipandang cukup.
5.
Memantau pelaksanaan rencana dan umpan balik
Selama implementasi berlangsung para perencana
memonitor atau memantau kegiatan dan melakukan evaluasi, baik secara insidental
maupun secara berkala. Bila para perencana menemukan kegiatan-kegiatan yang
tidak sesuai dengan konsep perencanaan segera pelaksana diberitahu agar tepat
dengan rencana. Laksana pelaksana yang melakukan penyimpangan karena kurang
jelas akan konsep perencanaan segera diberi penjelasan. Begitu pula kalau ada
pelaksana yang bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan proses
implementasi terutama akan tugas yang ia kerjakan harus diberi petunjuk
petunjuk tambahan.
BAB 7
PEMBIAYAAN DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
1.
Pentingnya perhitungan biaya
Perencanaan
selalu menggunakan prinsip mengoptimalkan pemanfaatan sumber yang tersedia
dalam jumlah yang terbatas, menghindari keborosan keborosan. Di amping itu
pemerintah yang menyediakan dana juga ingin menggunakan dan mengalokasikan sumber-sumber
yang terbatas tadi secara efisien dan efektif. Karena itu dalam merencanakan
berbagai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran perencanaan harus mengadakan
analisis atas pembiayaan pendidikan dengan tiga tujuan utama sebagai berikut:
Pertama
untuk menemukan Kemungkinan tidak seimbangnya alokasi sumber pendidikan bagi
berbagai tingkat dan jenis pendidikan atau tidak seimbang nya alokasi sumber
pendidikan bagi berbagai tingkat dan jenis pendidikan atau tidak seimbang
alokasi sumber antara daerah yang satu dengan yang lain.
Kedua untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi kenaikan pengeluaran
secara cepat.
Ketiga
untuk mendapatkan alat yang dapat dipakai dalam mengadakan perkiraan pembiayaan
bagi perencanaan pendidikan yang sedang atau akan disusun. Dengan alat ini
diharapkan biaya yang diajukan benar-benar wajar dan tidak melampaui keperluan
yang seharusnya. Demikian juga diadakan seleksi atas sejumlah kegiatan sehingga
tidak ada kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran.
Dalam
perencanaan rutin pembangunan di beberapa negara yang sedang berkembang
sebagian dari komponen biaya sudah ditetapkan, tidak dapat diperkirakan secara
bebas. Di Indonesia, gaji pegawai misalnya sering ditetapkan lebih dahulu oleh departemen
keuangan. Sekiranya perkiraan mereka
melebihi kebutuhan, tidak akan ada resiko yang besar karena bila yang
disediakan tidak habis terpakai, akan menjadi hangus dan menjadi angka
pemasukan bagi pendapatan negara.
2.
Ruang lingkup pembiayaan pendidikan
Pembiayaan
pendidikan yang dibahas disini dibatasi pada pembiayaan pendidikan formal yang
diselenggarakan oleh pemerintah dengan contoh Indonesia. Pada umumnya di negara
manapun, bagian terbesar dari dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan
pendidikan bersumber pada pemerintah. Anggaran untuk penyelenggaraan rutin
pendidikan berasal dari pemerintah dan uang sekolah. Gaji guru dan tunjangan
lainnya dibayar oleh pemerintah sedangkan komponen lainnya dari uang sekolah
Rancangan
pembiayaan dalam perencanaan rutin dan pembangunan di atur dalam suatu
mekanisme yang didasarkan kepada sistem perencanaan penyusunan program dan
anggaran. Pelaksanaan Tahun Anggaran dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun
berjalan.
3.
Perhitungan biaya satuan (unit cost)
Suatu
hal yang paling penting bagi perencana pendidikan yang menganalisis pembiayaan
pendidikan ialah bahwa dia mengerti dan bekerja dengan konsep biaya satuan. Biaya
satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang digunakan oleh setiap murid dalam
suatu tahun tertentu baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan atau hanya
pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu atau mungkin saja dalam sekolah
tertentu saja.
Angka
biaya satuan yang ditetapkan merupakan satu pernyataan dari nilai barang dan
jasa pendidikan yang oleh sistem pendidikan atau jenis dan tingkat tertentu
dari sistem tadi, dipergunakan bagi setiap siswa rata-rata pertahun sebagai
pembiayaan rutin. Biaya satuan yang penting dan banyak digunakan dalam
perencanaan pendidikan ialah biaya satuan pengeluaran rutin. Angka biaya satuan
ini dipakai untuk menyoroti struktur biaya pada sistem pendidikan dalam
berbagai cara;
a. Membandingkan
biaya satuan pada berbagai tingkat pendidikan untuk melihat apakah terlalu
kecil atau terlalu besar biaya yang dipergunakan oleh siswa pada tingkat
tertentu
b. Biaya
satuan dalam satu tahun akan memperlihatkan faktor-faktor yang menyebabkan
kenaikan dalam biaya pendidikan.
c. Membandingkan biaya satuan antara kota dan desa atau antara sekolah
pemerintah dengan sekolah swasta akan dapat membantu untuk menunjukkan adanya
kesenjangan dalam pembinaan pendidikan.
4. Masalah
internal dalam pembiayaan
Kegiatan-kegiatan berikut sasaran yang dipersiapkan
oleh perencana baru akan berarti setelah diterjemahkan dalam bentuk anggaran. Dalam
proses perencanaan pada tahap penganggaran sering muncul masalah masalah yang
disebabkan oleh beberapa hal yang sifatnya internal antara lain:
a. Terbatasnya anggaran yang tersedia
Dalam kenyataannya
perencana selalu berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan. Hal ini
terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang di mana kebutuhan
sedemikian banyaknya dan bervariasi antara 1 jenis pendidikan dengan jenis
lainnya atau antara satu dengan daerah lain. Ada kecenderungan seperti ini juga
menjadi keinginan masyarakat pada umumnya.
Gambaran seperti di atas terjadi juga di Indonesia.
Ada keinginan untuk menuntaskan masalah pendidikan yang dihadapi secara cepat.
Akibatnya masing-masing program mengajukan kegiatan, sasaran dan perkiraan
biaya demikian tinggi titik penyusunan anggaran program bertitik tolak pada
pemikiran logis bahwa kegiatan-kegiatan proyek dalam program yang dikelolanya
adalah sangat penting. Pada tingkat sektor juga terjadi hal yang sama yaitu
masing-masing mengajukan perkiraan anggaran yang melambung tinggi jauh di atas
batas kemampuan pemerintah yang sesungguhnya.
b. Penyusunan skala prioritas
Pengembangan ekonomi
bukanlah satu-satunya tujuan pembangunan pembangunan sosial budaya pengembangan
pendidikan dan pembangunan sektor lainnya tidak kalah pentingnya. Oleh karena
itu maka yang menjadi masalah ialah Bagaimana membagi dana sektor ke dalam
program-program. Dan bagaimana membagi dana program ke dalam proyek-proyek
dalam program yang bersangkutan.
Dalam
kenyataannya tidak mungkin semua tantangan yang dihadapi teratasi secara
serentak dan sekali jadi. Dalam keadaan dana terbatas penyusunan skala
prioritas sangat diperlukan. Penyusunan skala prioritas di lingkungan
pendidikan tidak saja berkisar antara proyek program atau subsektor tapi juga
perlu memperhitungkan Strategi Pembangunan pendidikan daerah secara terpadu. Hal
ini tidak mudah karena biasanya terdapat tekanan-tekanan yang datang dari
daerah melalui berbagai saluran lainnya akan menjadi lebih rumit jika terdapat
perbedaan pendapat dalam hal kegiatan dan sasaran yang diprioritaskan.
c. Biaya satuan yang berubah
Perencanaan pendidikan
seperti juga perencanaan sektor lainnya disusun pada tahun untuk dilaksanakan
pada plus ini berarti bahwa perencanaan tidak mengetahui secara pasti keadaan
harga pada saat kegiatan proyek dilakukan beberapa bulan kemudian. Dengan kata
lain biaya satuan yang dipergunakan ketika menyusun perencanaan adalah harga
pasaran pada saat itu ditambah dengan perkiraan inflasi yang akan terjadi.
d. Pengalokasian anggaran
Bagaimana agar pengalokasian anggaran atau
pembiayaan pendidikan setiap tahun dilaksanakan secara adil dan merata. Memang
mengalokasikan anggaran yang sudah ditetapkan bukanlah sekedar membagi bagi
dana tapi harus didasarkan pada suatu kriteria yang telah disetujui titik
Bagaimana mendistribusikan dan subsektor kepada masing-masing program dana
program kepada proyek-proyek atau kegiatan.
Bagaimana mengalokasikan dana secara benar kepada
provinsi-provinsi. Bagaimana mengalokasikan Nya kepada pendidik tingkat dasar
pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi titik Beberapa
kriteria umum yang digunakan oleh banyak negara adalah Jumlah siswa jumlah guru
ruang kelas atau ruang belajar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar